MEDAN – Gak main-main lagi! Aliansi mahasiswa asal Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali bikin riuh Kota Medan. Kali ini, massa yang tergabung dalam gabungan aliansi mahasiswa Labusel mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Mapoldasu pada Senin (6/7/2026).
Mereka mendesak Kajatisu dan Kapoldasu gak ‘masuk angin’ dan segera memeriksa Bupati Labusel serta oknum-oknum yang diduga terlibat ‘main mata’ dalam jual beli jabatan, korupsi jembatan senilai Rp36 Miliar, hingga sengaja memperlambat Pilkades.
Kordinator Aksi, Amiruddin Siregar, S.H., dengan suara lantang meminta Kajatisu yang baru jangan cuma jago omon-omon (cakap-cakap) saja, tapi loyo pas giliran memberantas korupsi di Labusel.
“Ini sudah aksi Jilid ke-3, tapi nampaknya Gubernur, Kajatisu, dan Kapoldasu masih adem-adem aja, belum ada tindakan tegas! Jangan karena ada pergantian Kajatisu baru, taring kejaksaan malah tumpul. Udah saatnya Kajatisu yang baru ini tunjukkan taringnya!” tegas Amiruddin berapi-api di depan markas korps adhyaksa tersebut.
Amiruddin bersama para ketua organisasi daerah Labusel mengancam, kalau kasus ini tetap ‘jalan di tempat’, mereka gak bakal tinggal diam dan siap langsung tancap gas membawa tumpukan berkas dugaan korupsi ini ke KPK RI di Jakarta.
Ini Dia 7 Tuntutan ‘Sakti’ Mahasiswa Labusel:
-
Tantang KPK RI: Mahasiswa minta KPK jangan cuma fokus di Langkat aja. Mereka menantang KPK segera mengaudit total kekayaan Bupati Labusel setelah setahun lebih menjabat, sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
-
Usut Jembatan Rp36 M: Mendesak Kejatisu membongkar anggaran pembangunan jembatan besar di Kotapinang senilai Rp36 Miliar yang dinilai mencurigakan.
-
Buka Kasus OTT Dinkes: Meminta Kapoldasu blak-blakan soal dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas Kesehatan Labusel. Pasalnya, sampai sekarang oknum yang kena OTT gak jelas status tersangkanya dan kasusnya mendadak ‘senyap’.
-
Sikat Korupsi Buku & Baju Sekolah: Meminta Kajatisu turun tangan memeriksa pengadaan buku dan baju sekolah di Dinas Pendidikan Labusel tanpa pandang bulu.
-
Audit Mobil Dinas Kapolsek: Meminta jaksa mengaudit anggaran pengadaan 5 unit kendaraan dinas untuk 5 Kapolsek di wilayah Labusel, serta seluruh paket anggaran di Pemkab Labusel.
-
Sorot Dana Hibah PUPR Rp25 M: Mempertanyakan dana hibah Rp25 Miliar di Dinas PUPR Labusel yang dianggap gak tepat sasaran. Mahasiswa heran, jalanan di Labusel masih kupak-kapik dan dikeluhkan warga, tapi malah ada buzzer-buzzer yang sibuk memuji proyek tersebut.
-
Ancam ke Jakarta: Jika dalam waktu $3 \times 24$ jam tuntutan aksi Jilid 3 ini gak digubris, mahasiswa bakal langsung ‘terbang’ menggeruduk gedung KPK RI demi menyelamatkan uang rakyat Labusel.
Catatan Redaksi: Berdasarkan pantauan di lapangan, tuntutan para mahasiswa ini memang bukan tanpa alasan. Dugaan penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di beberapa wilayah Labusel belakangan ini memang memicu tensi politik lokal menghangat. Banyak warga menilai penundaan tersebut sarat kepentingan politik untuk menempatkan Penjabat (Pj) Kepala Desa yang bisa ‘disetir’.
Di sisi lain, proyek infrastruktur jembatan senilai puluhan miliar di Kotapinang yang menjadi salah satu poin tuntutan, hingga kini terus disorot publik karena realisasi di lapangan dinilai lambat dan tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang dikucurkan. Kondisi jalanan kabupaten yang banyak hancur-hancuran makin memperparah kekecewaan masyarakat terhadap kinerja dinas terkait.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejatisu maupun Pemkab Labusel belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan tudingan yang dilayangkan oleh aliansi mahasiswa tersebut.
