HOTNESIA NEWS – – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika (DPR) telah membuka penyelidikan resmi Joe Biden terkait kegiatan bisnis kontroversial putranya, Hunter, dalam skala internasional. Langkah ini dianggap sebagai trik politik tanpa dasar oleh Gedung Putih.
Peluang keberhasilan penyelidikan ini hampir nol, tetapi dapat mengalihkan perhatian upaya Biden dalam mencari masa jabatan kedua dalam pemilihan presiden yang dijadwalkan pada November 2024.
Partai Republik, yang telah memegang mayoritas kursi di DPR sejak awal tahun, menuduh Biden menyalahgunakan kekuasaannya saat menjadi wakil presiden Barack Obama (2009-2017), memungkinkan putranya terlibat dalam aktivitas bisnis yang mencurigakan di China dan Ukraina.
Ketua Komite Penyelidikan DPR, James Comer, menyatakan bahwa “Joe Biden telah berulang kali berbohong kepada rakyat Amerika.”
Presiden dan sekutunya dari Partai Demokrat serta putranya menyangkal tuduhan tersebut dengan tegas.
Setelah pemungutan suara, Biden menuduh Republik telah “memilih untuk menyia-nyiakan waktu mereka dalam trik politik tanpa dasar.” Dalam pernyataannya, ia menambahkan, “Alih-alih berupaya meningkatkan kehidupan warga Amerika, prioritas mereka adalah menyerang saya dengan kebohongan.”
Pada Rabu sebelumnya, Hunter Biden mengatakan dalam konferensi pers, “Ayah saya sama sekali tidak terlibat secara finansial dalam urusan saya.” Namun, pria berusia lima puluh tahun itu, yang memiliki sejarah panjang kecanduan dan juga menghadapi masalah hukum, mengakui melakukan “kesalahan” dalam kariernya.
Hunter menuduh “pendukung Trump” di depan gedung Capitol mencoba “melukai” ayahnya, dengan alasan itulah ia menolak hadir dalam sesi dengar pendapat tertutup yang diadakan oleh Republik yang memanggilnya untuk bersaksi di hadapan Kongres pada hari Rabu.
Presiden, yang berusia 81 tahun, selalu secara terbuka mendukung putranya Hunter dan telah mengonfirmasi bahwa dia “bangga” padanya.
Penyelidikan pemakzulan Biden telah dibuka sejak musim panas, tetapi Republik percaya bahwa penyelidikan resmi akan memberi mereka kewenangan tambahan, dan oleh karena itu, peluang baru untuk menyalakan pemimpin Demokrat ini.
Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, menyatakan, “Sudah saatnya memberikan jawaban kepada rakyat Amerika.”
Prosedur Pemakzulan
Konstitusi Amerika menyatakan bahwa Kongres dapat memakzulkan presiden atas tuduhan “pengkhianatan, suap, atau kejahatan dan pelanggaran besar lainnya.” Proses ini terdiri dari dua tahap.
Setelah penyelidikan selesai, DPR memberikan suara mayoritas sederhana terhadap artikel pemakzulan yang merinci fakta yang dituduhkan kepada presiden.
Jika artikel pemakzulan disetujui, Senat mengadakan sidang pengadilan. Namun, bahkan jika itu terjadi, sangat mungkin bahwa Biden akan dibebaskan, mengingat partainya memiliki mayoritas kursi di ruang sidang tinggi Kongres ini.
Tidak pernah ada presiden yang dimakzulkan dalam sejarah Amerika, meskipun tindakan pemakzulan dilakukan terhadap tiga presiden, yaitu Andrew Johnson pada tahun 1868, Bill Clinton pada tahun 1998, dan Donald Trump pada tahun 2019 dan 2021. Namun, mereka semua dibebaskan pada akhirnya.
Richard Nixon, sebagai gantinya, memilih untuk mengundurkan diri pada tahun 1974 untuk menghindari pemakzulan oleh Kongres terkait skandal Watergate.
Sebagai pertarungan politik ini berlanjut, pertanyaan tentang integritas lembaga-lembaga pemerintah dan tanggung jawab para pemimpin terus mencuat. Sementara Biden berjuang untuk menjaga fokus pada agenda kebijakannya, tekanan dari pihak lawan dapat mengubah dinamika politik di Amerika yang tengah memasuki era ketidakpastian.
