Medan – Sebuah narasi tentang pentingnya menjaga marwah daerah di tingkat nasional kembali bergema di kampus hijau UIN Sumatera Utara. Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, KH. Muhammad Nuh, hadir membawa pesan kebangsaan dalam agenda Stadium General Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, pada Rabu (13/5/2026). Kehadiran sosok senator yang dikenal dekat dengan rakyat ini menjadi jembatan antara teori akademik dan realitas perjuangan di kursi legislatif.
Suasana Aula Fakultas Syariah dan Hukum tampak bergetar oleh antusiasme ratusan mahasiswa yang hadir. Dr. Khalid, SH., M.Hum, selaku Ketua Penyelenggara, membuka acara dengan ungkapan apresiasi yang mendalam.
Baginya, kehadiran Senator Muhammad Nuh bukan sekadar formalitas pejabat, melainkan sebuah kesempatan langka bagi mahasiswa untuk mendengar langsung bagaimana “suara daerah” diperjuangkan di pusat kekuasaan.
Acara yang khidmat ini dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Dr. Syafrudin Syam, M.Ag. Dalam sambutannya, Prof. Syafrudin menitipkan harapan besar agar dialog ini mampu membuka cakrawala berpikir mahasiswa tentang sistem ketatanegaraan kita.
Ia menegaskan bahwa memahami peran lembaga negara secara utuh adalah bekal utama bagi mahasiswa hukum dalam mengawal keadilan di negeri ini.
Memasuki inti pemaparan, Senator KH. Muhammad Nuh dengan gaya bicaranya yang tenang namun sarat makna, membedah eksistensi DPD RI.
Ia menekankan bahwa DPD bukan sekadar pelengkap sistem, melainkan pilar strategis yang memastikan setiap jengkal tanah di daerah memiliki wakil untuk menyuarakan kegelisahan dan harapannya di panggung nasional.
“DPD RI adalah amanah konstitusi untuk memastikan pembangunan tidak hanya berpusat pada satu titik, tapi menyentuh kepentingan daerah secara adil. Mahasiswa, sebagai generasi penjaga negeri, harus memahami ini agar estafet kepemimpinan bangsa tetap berada di jalur yang benar,” ujar KH. Muhammad Nuh di hadapan para peserta.
Tak hanya berbicara soal teknis legislasi, ia juga menyentuh sisi humanis dan moralitas. Sang Senator mengajak para intelektual muda untuk mengasah ketajaman berpikir kritis yang dibarengi dengan integritas. Baginya, kecerdasan tanpa karakter hanya akan melahirkan kebijakan yang hampa akan rasa keadilan.
Diskusi pun mengalir hangat dalam satu suara. Ratusan mahasiswa tampak tak segan melempar tanya, mulai dari tantangan politik nasional hingga kegelisahan mereka terhadap penegakan hukum di tanah air. Dialog dua arah ini menciptakan atmosfer intelektual yang segar, di mana setiap pertanyaan dijawab dengan perspektif yang mencerahkan.
Kegiatan ini pun ditutup dengan optimisme tinggi. Pihak UIN Sumatera Utara berharap sinergi ini menjadi pemantik semangat bagi dunia kampus untuk terus berkolaborasi dengan para pemangku kebijakan, demi merajut masa depan negeri yang lebih bermartabat dan berkeadilan.
Kehadiran tokoh seperti KH. Muhammad Nuh di lingkungan akademik merupakan langkah nyata dalam mempersempit jarak antara rakyat dan wakilnya. Dalam konteks Hukum Tata Negara, diskusi ini mempertegas posisi DPD RI sebagai penyeimbang dalam sistem bicameral di Indonesia. Di tengah dinamika politik yang seringkali riuh, edukasi langsung dari praktisi menjadi filter bagi mahasiswa agar tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusi yang murni.
Selain itu, kegiatan ini juga menggarisbawahi pentingnya literasi politik bagi pemilih muda. Dengan memahami mekanisme kerja DPD, mahasiswa diharapkan mampu menjadi pemilih yang cerdas dan mampu mengedukasi masyarakat di sekitarnya tentang pentingnya keterwakilan daerah yang kuat.
Sinergi antara kearifan ulama dan wawasan legislator yang melekat pada sosok Muhammad Nuh memberikan teladan bahwa politik bisa dijalankan dengan etika dan keberpihakan pada nurani masyarakat. (NNS/Ji)
