NAWAWINEWS, NIAS – Senator K.H. Muhammad Nuh, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Sumatera Utara, baru saja merampungkan agenda kerja masa reses yang berlangsung selama satu pekan penuh di Kepulauan Nias. Melalui rangkaian kunjungan marathon tersebut, Senator M. Nuh menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh aspirasi dan “jeritan” suara rakyat Nias dibawa ke meja kebijakan di tingkat pusat.
Agenda reses yang padat ini tidak hanya dilakukan di pusat pemerintahan, tetapi juga menyentuh wilayah-wilayah terluar yang jarang terjangkau. Senator M. Nuh memulai perjalanannya di Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan menemui Wakil Walikota serta jajaran OPD guna membahas tantangan pembangunan di masa efisiensi anggaran, akses logistik antar wilayah, hingga tata kelola dana desa.
Kepedulian terhadap keselamatan warga juga ditunjukkan Senator M. Nuh dengan meninjau kantor BMKG setempat. Ia berdialog secara mendalam dengan kepala kantor BMKG mengenai evaluasi penanganan pasca-gempa dan penguatan mitigasi bencana di wilayah kepulauan yang rawan tersebut.
Berlanjut ke sektor ekonomi, Senator M. Nuh mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menaungi seluruh wilayah Pulau Nias. Kunjungan ini menjadi krusial karena membahas skema insentif pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, serta mendorong adanya kemudahan akses layanan pajak bagi masyarakat di kabupaten-kabupaten yang belum memiliki kantor pelayanan mandiri.
Selama di Nias, Senator M. Nuh juga menggelar pertemuan intensif dengan tokoh masyarakat, agama, dan pemuda di lima kabupaten/kota, yakni Gunungsitoli, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat. Fokus diskusi tersebut mencakup masalah infrastruktur jalan lintas kabupaten yang rusak parah, jaminan makanan halal, hingga implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya mendengar langsung perjuangan masyarakat Nias. Ini bukan sekadar kunjungan, tapi tugas konstitusional untuk memperjuangkan kebijakan nasional yang berpihak pada daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal),” tegas Senator M. Nuh dalam pidatonya yang disambut antusias oleh para tokoh masyarakat.
Momen paling berkesan dalam perjalanan ini adalah saat Senator M. Nuh menyeberangi lautan menuju sebuah pulau kecil di wilayah Nias Barat. Di pulau terpencil tersebut, ia berdialog dengan masyarakat yang mengeluhkan minimnya pasokan BBM bersubsidi. “Di sinilah makna reses sebenarnya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi,” tambahnya.
Masa reses diakhiri dengan komitmen kuat. Didampingi tim ahli dan tokoh-tokoh dari Gunungsitoli serta Nias Utara, Senator M. Nuh berjanji akan membawa seluruh catatan strategis—termasuk pengaktifan pelabuhan daerah kepulauan hingga usulan alokasi dana desa untuk pembangunan kantor desa—ke tingkat komite di Senayan agar segera mendapat respons dari pemerintah pusat.
Reses merupakan kewajiban konstitusional anggota legislatif untuk kembali ke daerah pemilihan guna menyerap aspirasi. Dalam konteks Kepulauan Nias, reses Senator M. Nuh menjadi sangat penting karena wilayah ini memiliki tantangan geografis yang unik sebagai daerah kepulauan. Isu-isu yang ditemukan, mulai dari hambatan layanan pajak hingga minimnya infrastruktur energi (BBM), menunjukkan adanya kesenjangan yang harus segera dijembatani oleh kebijakan nasional.
Jika suara masyarakat Nias ini tidak sampai ke pusat, dampak yang paling nyata adalah stagnasi ekonomi. Jalan yang rusak mengakibatkan biaya logistik melonjak, sehingga harga barang kebutuhan pokok menjadi sangat tinggi. Sementara itu, kelangkaan BBM di pulau-pulau kecil di Nias Barat secara langsung mematikan mata pencaharian nelayan, yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal. Hal ini memperparah ketimpangan antara wilayah kepulauan dengan daratan utama Sumatera.
Solusi jangka pendek yang diusulkan adalah pemberian kuota khusus BBM bersubsidi untuk wilayah kepulauan terluar dan percepatan perbaikan jalan nasional di Nias melalui APBN. Secara administratif, perlu adanya digitalisasi layanan pajak atau unit layanan bergerak (mobile) agar pelaku UMKM di Nias Utara atau Nias Barat tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke Gunungsitoli. Komitmen Senator M. Nuh untuk membawa usulan ini ke tingkat Komite DPD RI menjadi langkah awal bagi Nias untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.
